29/8/2014 - 29/10/2014 - Livescore Tercepat dan terupdate hari ini

 

LAMPUNG - Terkait jumlah kerugian dari dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun 2012, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  Dua orang perwakilan BPKP, Tuti dan Rizki berkoordinasi dengan penyidik secara intensif di ruang Kasi Sosial Politik Kejati Lampung. 

"Kami sedang iventarisir data berupa dokumen yang ada pada penyidik termasuk harga pasar dan harga beli rekanan pada seluruh item Alkes yang dianggarkan Rp10 miliar dari APBN tersebut," kata Kasipenkum Kejati Lampung, Heru Widjatmiko, Senin (13/5/2013).

Terkait kelebihan harga, penyidik juga menemukan adanya subsidi silang dari rekanan sehingga ada beberapa item barang yang dibeli diatas harga pasar dan ada juga yang dibeli dibawah harga pasar. "Tapi itu selisihnya sedikit," kata dia.

"Kami juga menggunakan data harga pasaran beberapa item alkes sebagai pembanding dan ditemukan ada beberapa item yang dikategorikan kemahalan. Kami masih harus verivikasi dan pelajari dulu adakah markup dalam pengadaanya atau memang dari rekanan tidak menggunakan data harga pasar pembanding," jelas dia.

Diakui mantan Kacabjari Talangpadang, penghitungan kerugian negara dari dokumen tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Karena perlu dilihat juga perbandingan harga berdasarkan daerah dan jangka waktu pembelian. "Tapi untuk beberapa alkes kan sudah ada yang pasti harganya dan tidak dapat berubah," kata dia.

Terkait delik, penyidik tidak membantah adanya dugaan pengalihan pelaksana kegiatan pada pihak lain dari pihak pertama yang menjadi pemenang tender malalui internet yang dimenangkan PT Magnum sebagai rekanan. "Ya kan dalam pagu anggaran yang bersumber dari APBN itu sebesar Rp10 miliar dan PT Magnum yang mengajukan penawaran tertinggi dan paling rasional sebesar Rp9,4 miliar menjadi pemenang. Memang ada indikasi pengerjaan tersebut dialihkan pada perusahaan lain atau di subkontrak kan," kata dia.

Padahal dalam kontrak awal yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandar Lampung tidak menyebut adanya perusahaan lain dalam pengerjaan kegiatan tersebut. Dugaan itu, merupakan salah satu dari beberapa delik temuan penyidik dalam perkara yang menyeret nama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Karena penyidik juga, berdasarkan audit investigasi, telah menemukan adanya kemahalan harga pasaran untuk beberapa item alkes 2012.

"Untuk sementara kami belum memeriksa rekanan, masih diagendakan dan masih dalam pembahasan oleh penyidik mengingat domisili rekanan yang cukup jauh di Medan Sumut maka itu butuh waktu juga," tegas dia. 
 
Top