LAMPUNG - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menduga, ada keterlibatan Dirjen Kesehatan terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) pada Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Bandarlampung tahun 2012 sebesar Rp9,9 miliar.

Keterlibatan tersebut terkuak berdasarkan keterangan sementara dari tersangka Ridwan Winata. Dugaan awal, modus keterlibatan Dirjen Kesehatan adalah dari proses pelelangan dan pengajuan perusahaan milik tersangka yang ternyata menjadi rekanan tetap dalam setiap pengadaan alkes hampir di seluruh Indonesia.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum), Heru Widjatmiko menuturkan, dari prosedur yang telah diterangkan tersangka, terdapat beberapa kesepakatan dan perjanjian tidak tertulis antara perusahaan PT Magnum Globar Mandiri (MGM) sebagai rekanan dengan pihak Dirjen Kesehatan, sehingga ada dugaan dukungan penunjukan rekanan dari Dirjen untuk setiap kabupaten/kota di setiap provinsi yang mengadakan alkes melalui dana Tugas Perbantuan (TP).

"Kemungkinan ada kerjasama perjanjian tidak tertulis antara kedua belah pihak. Dengan membuat seolah-olah PT Magnum itu menjadi pemenang dalam setiap tender pengadaan alkes di setiap kabupaten/kota," kata dia.

Menurut Heru, dalam logika hukum yang diterapkan penyidik pada proses pelelangan adalah tidak adanya rencana usulan dari setiap puskemas yang dikemas seolah-olah prosedur tersebut terpenuhi oleh Dinas Kesehatan. Ada korelasi antara Dinas Kesehatan dengan PT Magnum, jauh sebelum tender pengadaan alkes digelar.

Sebagaimana diketahui, tersangka Ridwan Winata selaku Direktur Utama PT Magnum dan tersangka Wirman selaku Kadiskes Kota Bandarlampung sudah saling kenal sejak tahun 2011. Pada saat itu, Ridwan meminta proyek pada Wirman khusus untuk pengadaan alkes.

Tersangka Wirman mempunyai peran penghubung sekaligus pendukung ke Dirjen Kesehatan, sementara tersangka Ridwan Winata mempunyai peran pemulus perkenalan dengan pihak dirjen.

Sementara itu, penyidik juga mendapat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara terkait keterlibatan tersangka Ridwan Winata dalam pengadaan alkes di provinsi tersebut. Itu dikuatkan dengan penahanan istri tersangka Ridwan Winata karena perkara yang sama oleh Polda Sumatera Utara.

"Saat kami lakukan penahanan terhadap Ridwan, dua hari kemudian Polda Sumatera Utara melakukan penahaan terhadap istri Ridwan Winata atas perkara yang sama di provinsi itu. Jadi kami ketahui juga Ridwan Winata sudah dapat dikatakan memonopoli pengadaan alkes di Indonesia," pungkasnya.
 
 
Top