Agen Casino Online - 29/6/2014 - 29/8/2014

 
LAMPUNG - Pemerintah Pusat menyerahkan sepenuhnya pengelolaan Register 47 Way Terusan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. 
 
Menurut Kepala Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Wilayah I Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Agus Nur Hidayat, izin hutan tanaman industri (HTI) Register 47 untuk PT Garuda Pancaarta yang ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor S.394/Menhut-VI/BUHT/2011 tanggal 17 Juni 2011 dan Nomor S.69/Menhut-VI/BUHT/2012 tanggal 6 Agustus 2012 telah dibatalkan.

Pasalnya, hingga tenggat yang ditetapkan, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) belum mengeluarkan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pengelolaan HTI perusahaan tersebut. 
 
"Jadi HTI perusahaan itu di kawasan Register 47 dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Kini Pemerintah Pusat hanya menunggu bagaimana kebijakan pemerintah daerah menentukan langkah terbaik dalam mengelola Register 47," kata Agus pada semiloka bertema Menggagas skema pengelolaan kawasan Register 47 Way Terusan berbasis masyarakat, yang diselenggarakan Lembaga Kawan Tani di Hotel Hartono, Telukbetung Utara, Rabu (3/7/2013).

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah Khrisna Rajasa mengatakan di lahan seluas 12.500 hektare di Register 47 kini didiami sekitar 4.015 kepala keluarga (KK) atau sekitar 15 ribu jiwa. Mereka berkelompok menjadi 10 umbul yang biasa menanam tanaman keras, tanaman pangan, dan palawija.

Menurut Khrisna, Pemkab Lampung Tengah berupaya memilih skema terbaik untuk menerapkan pola tanaman yang sesuai untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di sana. "Skema atau pola yang diterapkan bisa hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan lain sebagainya. Semua masih diupayakan. Agar hutan lestari, masyarakat sejahtera," ujar Khrisna.

Skema apa pun yang nantinya dipilih harus sesuai koridor hukum dan tidak melanggar aturan. Pengelolaan dan pengawasannya pun harus melibatkan kabupaten, provinsi, dan Kementerian Kehutanan secara terkoordinasi. 
 
"Salah saja mengambil langkah, akan fatal. Makanya pengelolaannya harus betul-betul disiapkan untuk kebaikan bersama," kata dia.

Kepala Divisi Advokasi dan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bandar Lampung Hermansyah mengatakan pemerintah harus tegas dalam menetapkan pengelolaan Register 47 untuk meminimalisasi konflik di kawasan hutan. 
 
Kebanyakan warga, kata dia, ingin membangun hutan tanaman rakyat mandiri di Register 47 sehingga bisa memiliki penghasilan dari tanaman mereka, tetapi tetap bisa menjaga kelestarian hutan.
 
"Walhi berharap Bupati bisa mengakomodasi permohonan masyarakat untuk mendirikan hutan tanaman rakyat mandiri," katanya. 
 
 
Top