LAMPUNG — Feri Amsari menilai wacana reshuffle yang mengemuka di ruang publik merupakan sinyal bahwa komposisi menteri saat ini tidak berjalan optimal. Menurut pakar hukum tata negara itu, kabinet yang idealnya solid justru membutuhkan perubahan berarti ada persoalan mendasar pada sumber daya manusia yang ditempatkan di kursi kementerian.
"Sebenarnya kabinet harusnya sudah berjalan dengan baik tanpa ada perubahan. Artinya kalau ada perubahan, ya mereka tidak siap di kabinet atau kinerjanya tidak memuaskan," ujarnya usai acara Rakyat 'Nguliahi' Kabinet Bayangan di Kalimantan Selatan, dikutip Kamis (6/8).
Feri menyoroti pembengkakan struktur pemerintahan era Prabowo yang dinilai jauh dari kata efisien. Ia membandingkan dengan format Kabinet Bayangan yang hanya mengusung 15 kementerian, sebuah angka yang menurutnya sudah cukup untuk menjalankan roda pemerintahan dan merumuskan kebijakan strategis.
"Tiru dong kami, kalau (Kabinet Bayangan) mampu 15 (menteri), masa negara tidak bisa lebih efektif dan efisien dalam membentuk kabinet," tegasnya.
Pernyataan ini mengerucut pada kekhawatiran pemborosan anggaran. Feri menghitung, semakin gemuk kabinet, semakin besar pula alokasi belanja pegawai yang otomatis mengurangi ruang fiskal untuk program publik. Ia menekankan penunjukan menteri bukan ajang bagi-bagi kekuasaan politik, melainkan amanah untuk merumuskan kebijakan yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.
Lebih lanjut, Feri mengingatkan bahwa setiap tambahan kursi menteri berarti tambahan beban bagi APBN. Ia mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang skema tunjangan dan fasilitas bagi pejabat negara, serta memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak terukur terhadap kesejahteraan rakyat.
"Karena itu kita berpikir, sederhanakan orangnya, yang tepat untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan jangan rugikan uang negara yang banyak untuk gaji menteri. Gunakan uang sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan publik dan pastikan publik betul-betul memenuhi standar hak yang mereka seharusnya diberikan oleh negara," pungkasnya.
Isu reshuffle sendiri bukan barang baru di era pemerintahan saat ini. Namun, pernyataan Feri hadir di tengah menguatnya spekulasi politik jelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Sejumlah nama disebut-sebut bakal masuk atau keluar dari lingkaran kabinet, meski Istana belum memberikan pernyataan resmi terkait hal tersebut.
Dorongan efisiensi ini sejalan dengan wacana publik yang selama ini menyoroti jumlah kementerian yang mencapai puluhan, jauh lebih banyak dibanding era pemerintahan sebelumnya. Kritik serupa juga pernah dilayangkan oleh sejumlah ekonom yang menilai struktur kabinet yang ramping lebih efektif dalam pengambilan keputusan dan mengurangi biaya koordinasi.