BANDARLAMPUNG — Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution melaporkan total penduduk miskin di Lampung kini mencapai 831,89 ribu orang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angkanya turun lebih dalam, yakni 55,13 ribu orang dari Maret 2025.
Penurunan jumlah penduduk miskin ini tidak merata di wilayah kota dan desa. Di kawasan perkotaan, jumlah penduduk miskin hanya berkurang 0,6 ribu orang, sementara di perdesaan penurunannya jauh lebih signifikan.
BPS mencatat persentase kemiskinan di perkotaan turun tipis dari 7,37 persen menjadi 7,28 persen. Sementara itu, di perdesaan angkanya turun dari 10,88 persen menjadi 10,41 persen dalam periode September 2025 hingga Maret 2026.
Meski jumlahnya menurun, BPS mencatat garis kemiskinan pada Maret 2026 mengalami kenaikan. Garis kemiskinan kini berada di angka Rp657.467 per kapita per bulan, naik 3,69 persen dibandingkan September 2025.
Dari sisi komoditas, beras tetap menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan. Kontribusinya mencapai 19,83 persen di perkotaan dan 24,33 persen di perdesaan. Artinya, fluktuasi harga beras masih menjadi faktor krusial dalam penentuan status kemiskinan warga Lampung.
Posisi kedua ditempati rokok kretek filter dengan sumbangan 12,79 persen di perkotaan dan 11,39 persen di perdesaan. Komoditas lain yang turut menyumbang besar adalah telur ayam ras, tempe, roti, serta kopi bubuk dan kopi instan.
Untuk komoditas non-makanan, perumahan menjadi pengeluaran terbesar dengan kontribusi 7,75 persen di perkotaan dan 8,00 persen di perdesaan. Disusul bensin yang menyumbang 3,28 persen di perkotaan dan 3,44 persen di perdesaan, serta listrik sebesar 3,08 persen di perkotaan dan 2,26 persen di perdesaan.
BPS merinci garis kemiskinan makanan pada Maret 2026 sebesar Rp494.630 per kapita per bulan. Adapun garis kemiskinan non-makanan tercatat Rp162.837 per kapita per bulan.
Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan pangan masih mendominasi pengeluaran rumah tangga miskin di Lampung, dengan porsi mencapai lebih dari 75 persen dari total garis kemiskinan. Hal ini menegaskan bahwa stabilitas harga pangan, khususnya beras, menjadi kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.