Pemerintah Kabupaten Mesuji melakukan studi tiru penerapan zona integritas ke Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda, Kamis. Langkah tersebut diambil untuk memperkuat pembangunan zona integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di sejumlah perangkat daerah Mesuji. Pemkab Lampung Selatan berbagi pengalaman proses yang dinilai tidak instan dan berlangsung bertahap.
KALIANDA — Inspektur Kabupaten Mesuji Najmul Fikri memimpin langsung kunjungan kerja tersebut. Menurut dia, pihaknya datang untuk mempelajari pengalaman Lampung Selatan yang dinilai telah lebih dahulu menjalani proses pembangunan zona integritas hingga meraih predikat WBK.
"Kami ke sini ingin belajar dan selanjutnya berkonsultasi, karena kami dengar Lampung Selatan sudah lebih dulu WBK," ujar Najmul.
Najmul menuturkan, pembelajaran yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan dokumen dan eviden untuk kebutuhan evaluasi. Studi tiru itu juga mencakup strategi pembangunan zona integritas, tata kelola pemerintahan, inovasi, pelayanan publik, hingga tahapan evaluasi.
Menurut dia, hasil pembelajaran tersebut akan diterapkan di Kabupaten Mesuji. Khususnya pada perangkat daerah yang tengah dipersiapkan mengikuti proses pembangunan zona integritas.
"Zona integritas pada hakikatnya bukan hanya tentang pemenuhan dokumen atau eviden untuk kebutuhan evaluasi. Lebih dari itu, zona integritas merupakan proses perubahan tata kelola pemerintah dan perubahan budaya kerja aparatur," katanya.
Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan Edy Firnandi menjelaskan pembangunan zona integritas membutuhkan proses yang tidak instan dan dilakukan secara bertahap. Dia mencontohkan salah satu unit kerja di Lampung Selatan yang mulai mengikuti proses sejak 2022.
Pada tahap awal, unit kerja tersebut baru melewati proses administrasi, kemudian melakukan berbagai pembenahan hingga akhirnya memperoleh predikat zona integritas menuju WBK.
"Jadi proses dua tahun itu kita coba benahi dan alhamdulillah di tahun ketiga kami memperoleh predikat zona integritas menuju WBK," ujarnya.
Edy menyebut inovasi sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan zona integritas. Namun, inovasi tersebut harus disertai dokumentasi dan bukti dukung yang dapat menggambarkan perubahan secara nyata.
"Kita harus bisa menggambarkan sebelum dan sesudah. Sebelumnya seperti ini, sesudah seperti itu. Itulah yang diminta oleh tim penilai," ujar dia.
Selain inovasi, Edy menekankan pentingnya pengelolaan media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Aktivitas media sosial, termasuk merespons masukan dan pengaduan masyarakat, perlu dikelola secara konsisten dan menjadi bagian dari kesiapan perangkat daerah dalam mengikuti evaluasi zona integritas.
Edy menambahkan, pembangunan zona integritas juga membutuhkan komitmen bersama dan koordinasi lintas perangkat daerah. Termasuk antara Inspektorat, Bagian Organisasi, dan perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian.
"Kita ingin semua perangkat daerah itu punya semangat yang sama untuk bisa dinilai, ikut serta dalam zona integritas ini," ucapnya.
Melalui audiensi tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap pengalaman yang dibagikan dapat menjadi pembelajaran bagi Pemkab Mesuji dalam mempersiapkan pembangunan zona integritas.