BANDAR LAMPUNG — Pergantian kepemimpinan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membawa angin segar bagi daerah-daerah yang rutin berhadapan dengan kebakaran hutan dan lahan. Letjen TNI Kristomei Sianturi, yang sebelumnya menjabat Pangdam XXI/Radin Inten, kini memikul tanggung jawab besar untuk membuktikan penanganan bencana bisa berjalan lebih cepat, tepat, dan transparan.
Warga Lampung mengenal Kristomei bukan sebagai nama baru. Selama bertugas di provinsi ujung selatan Sumatra itu, ia terlibat langsung dalam penanganan karhutla di kawasan Way Kambas. Pengalaman lapangan itu menjadi bekal berharga ketika kini harus mengambil keputusan strategis di tingkat nasional.
Salah satu gagasan yang mencuat dari kepemimpinan Kristomei adalah pemanfaatan teknologi satelit guna memantau titik api. Di wilayah seluas Lampung, deteksi dini menentukan seberapa cepat petugas bergerak ke lokasi.
Informasi yang akurat soal sebaran titik panas memungkinkan pemadaman dilakukan sebelum api membesar. Tanpa pemantauan yang rapi, jendela waktu emas itu hilang begitu saja.
Dalam urusan bencana, hitungan menit berdampak langsung pada keselamatan manusia. Target respons cepat tidak cukup berhenti sebagai pernyataan resmi di atas kertas.
Masyarakat menunggu hasil yang bisa dilihat: titik api lebih cepat terdeteksi, pemadaman lebih efektif, koordinasi antarpihak lebih solid, dan warga lebih terlindungi. Indikator itu yang akan menjadi ukuran apakah janji respons cepat benar-benar dijalankan.
Tantangan Kristomei tidak berhenti pada memadamkan api. BNPB tengah menghadapi ujian kepercayaan publik menyusul kasus hukum yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana kebencanaan.
Situasi itu menuntut pembenahan tata kelola, pengawasan anggaran, dan transparansi yang serius. Dana bencana bukan sekadar angka dalam laporan keuangan.
Di balik setiap rupiah ada warga yang kehilangan tempat tinggal, keluarga yang menunggu pertolongan, dan masyarakat yang menggantungkan keselamatannya pada kehadiran negara. Proses hukum mesti berjalan independen, tanpa intervensi maupun penghakiman sebelum ada kepastian hukum.
BNPB tidak mungkin bekerja sendirian. Pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, BMKG, petugas lapangan, dunia usaha, relawan, serta masyarakat harus bergerak dalam koordinasi yang jelas.
Penanganan karhutla pun tidak cukup mengandalkan pemadaman semata. Pencegahan, pengawasan kawasan rawan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, dan pemulihan lingkungan harus berjalan beriringan.
Bagi Lampung, kehadiran Kristomei di pucuk pimpinan BNPB menjadi kebanggaan sekaligus harapan. Kebanggaan daerah akan lebih berarti jika kepemimpinannya menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Pengalaman dan gagasan besar perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, pelaksanaan yang konsisten, dan hasil yang bisa dirasakan rakyat. Keberhasilan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh tingginya jabatan atau banyaknya pujian, melainkan oleh kemampuannya menjaga keselamatan masyarakat, menggunakan anggaran secara bertanggung jawab, dan membangun kepercayaan publik.
Kristomei memiliki kesempatan membuktikan bahwa kepemimpinan yang visioner, humanis, dan berintegritas bukan cuma citra, melainkan cara kerja. Masyarakat tidak menuntut bencana hilang sepenuhnya, tetapi menuntut negara hadir dengan cepat, bekerja secara profesional, dan tidak membiarkan penderitaan warga berlarut-larut.
Harapan baru telah hadir. Yang ditunggu bukan janji, melainkan bukti. Dalam urusan bencana, ukuran keberhasilan bukan siapa yang memimpin, melainkan seberapa besar keselamatan rakyat dapat dijaga.