Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menilai kepastian regulasi dan birokrasi sederhana jadi penentu utama masuknya investasi ke daerah. Penilaian itu disampaikan saat menjadi narasumber Focus Group Discussion bertajuk "Mengoptimalkan Potensi Investasi Daerah Melalui Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah" di Jakarta, Rabu (7/10). Ia menekankan modal tidak akan masuk hanya karena daerah punya potensi alam berlimpah.
KALIANDA — Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyatakan investasi perlu dipandang sebagai sistem utuh, bukan sekadar soal potensi alam. Promosi potensi daerah, katanya, harus dibarengi kesiapan ekosistem pendukung. Pernyataan itu ia sampaikan saat dikonfirmasi di Kalianda, Rabu, usai menghadiri FGD di Jakarta.
Menurut Egi, sumber daya alam yang melimpah belum cukup menarik modal jika tidak disertai kepastian tata ruang, ketersediaan lahan, aspek lingkungan, tenaga kerja, infrastruktur, serta regulasi yang sederhana. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan ekosistem sejak awal, sementara pemerintah pusat membantu menyelaraskan sistem dan akses investasi.
Birokrasi Rumit Disebut Jadi Penghambat Utama
"Investasi tidak akan menggerakkan suatu daerah hanya karena memiliki potensi alam yang berlimpah. Modal akan hadir di daerah yang memiliki birokrasi sederhana, tidak rumit, dan yang paling penting memberikan kepastian regulasi," kata Egi.
Ia menilai persoalan di lapangan kerap menjadi hambatan dunia usaha ketika regulasi pusat dan daerah tidak selaras. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan ekosistem investasi sejak awal agar tidak ada celah birokrasi yang mempersulit pelaku usaha.
Tiga Usulan Lamsel ke Pemerintah Pusat
Dalam forum tersebut, Egi mendorong sejumlah langkah agar investasi daerah lebih optimal:
- Integrasi data spasial secara real-time untuk memudahkan pemetaan lahan dan tata ruang.
- Penguatan skema pembiayaan kreatif infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) non-APBD.
- Pemberian insentif hilirisasi berbasis kinerja bagi daerah yang mampu menghubungkan industri dengan UMKM.
"Lampung Selatan tidak ingin investasi yang masuk hanya sekadar masuk, tetapi bagaimana investasi tersebut benar-benar menciptakan impact ekonomi bagi daerah," ujarnya.
Modal Dasar: 70 Persen Lahan Pertanian dan Garis Pantai 250 Km
Lampung Selatan memiliki sejumlah modal dasar yang dinilai kuat untuk dikembangkan. Sekitar 70 persen wilayahnya merupakan kawasan pertanian, dengan garis pantai sekitar 250 kilometer. Posisinya juga strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra.
Potensi itu menjadi pijakan pemerintah daerah mengembangkan investasi, khususnya di sektor pariwisata dan agro. Sejak awal memimpin, Egi menempatkan pariwisata sebagai salah satu fokus pengembangan, termasuk mendorong konsep pariwisata edukasi berbasis agro yang disesuaikan dengan karakter wilayah pertanian.
Pembenahan infrastruktur dan akses menuju kawasan potensial terus dilakukan, dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Harapan Pendampingan BKPM ke Daerah
Melalui FGD tersebut, Egi berharap Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meningkatkan pendampingan kepada pemerintah daerah. Pendampingan itu diperlukan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan mempromosikan potensi investasi.
"Kalau negara ini ingin investasinya tumbuh besar, harapan kami, Kementerian Investasi bisa turun lebih intensif membantu daerah, memberikan gambaran potensi, membuka akses jejaring, dan memberikan perspektif yang lebih luas bagi kami di daerah," ujar dia.
Ia menegaskan keberhasilan investasi tidak semata dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang tercatat. Investasi yang terhubung dengan potensi lokal diharapkan memperkuat usaha masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
