LAMPUNG TIMUR — Tim gabungan memeriksa secara menyeluruh alat ukur dan mengambil sampel singkong secara acak di sejumlah pabrik pengolahan. Sidak ini merupakan tindak lanjut dari keluhan petani mengenai transparansi penentuan kualitas hasil panen.
Perwakilan Disperindag Provinsi Lampung, Widodo, menegaskan bahwa pemeriksaan ini berbeda dengan tera atau pengujian rutin. Kegiatan ini merupakan proses kalibrasi untuk memastikan hasil pengujian pabrik sesuai standar yang berlaku.
"Sidak ini bertujuan memastikan alat penguji kadar air, kadar pati, dan laboratorium yang digunakan pabrik memenuhi standar. Pemeriksaan ini berbeda dengan tera karena merupakan proses kalibrasi terhadap alat ukur," kata Widodo.
Hasil Pemeriksaan Jadi Bahan Evaluasi Manajemen Pabrik
Perwakilan Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa temuan di lapangan nantinya akan diserahkan kepada masing-masing manajemen perusahaan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan diminta segera melakukan perbaikan.
"Hasil pemeriksaan akan kami sampaikan kepada masing-masing manajemen sebagai bahan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar," ujarnya.
Langkah ini dinilai penting mengingat Lampung Timur merupakan salah satu sentra produksi ubi kayu dan industri tapioka di Provinsi Lampung. Akurasi alat ukur menentukan harga yang diterima petani saat menjual hasil panennya.
PPUKI Apresiasi Pengawasan, Minta Sidak Berkala ke Seluruh Pabrik
Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung Timur, Hi. Tarmizi, mengapresiasi langkah pemerintah yang turun langsung melakukan pengawasan. Menurutnya, selama ini petani kerap mempertanyakan keakuratan alat ukur yang digunakan perusahaan.
"Selama ini petani sering mempertanyakan transparansi alat ukur yang digunakan perusahaan. Kami mengapresiasi langkah pemerintah melakukan pemeriksaan langsung," kata Tarmizi.
PPUKI meminta pengawasan tidak berhenti pada sidak kali ini. Mereka mendesak agar pemeriksaan dilakukan secara berkala terhadap seluruh pabrik tapioka di Lampung Timur.
Organisasi petani itu juga meminta adanya penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan. Hal ini diperlukan agar perlindungan terhadap petani singkong benar-benar berjalan di lapangan.
PPUKI Akan Serahkan Data Pengawasan ke Kementerian Perdagangan
Dalam waktu dekat, PPUKI berencana menyerahkan hasil pengawasan terhadap sejumlah pabrik singkong kepada Kementerian Perdagangan. Data tersebut akan dijadikan bahan tindak lanjut untuk memperkuat perlindungan petani di Lampung Timur.
Langkah ini menunjukkan bahwa persoalan alat ukur di pabrik tapioka bukan sekadar soal teknis, tetapi menyangkut keberlanjutan usaha tani ubi kayu di kabupaten tersebut.
