LAMPUNG — Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menandatangani nota kesepahaman yang menjadi fondasi kolaborasi dalam berbagai bidang strategis. Kerja sama ini tidak hanya menyentuh aspek akademik, tetapi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata pembangunan di kabupaten paling barat Provinsi Lampung tersebut.
Rektor UTB Lampung, Prof. Dr. Ir. Sarono, M.Si., menyatakan bahwa penandatanganan ini merupakan wujud nyata peran perguruan tinggi dalam pembangunan. Menurutnya, kampus tidak boleh berhenti pada kegiatan belajar-mengajar, melainkan harus hadir memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi daerah.
“Kampus tidak boleh hanya menjadi pusat pembelajaran dan penelitian, tetapi juga harus hadir memberikan solusi atas berbagai kebutuhan pembangunan daerah. Melalui kerja sama ini, kami berharap hasil riset, inovasi, serta pengabdian dosen dan mahasiswa dapat memberikan dampak langsung bagi kemajuan Kabupaten Pesisir Barat,” ujar Prof. Sarono dalam keterangannya, Senin (4/8/2026).
Fokus pada Peningkatan Kualitas SDM dan Inovasi
Ruang lingkup kesepakatan ini mencakup empat pilar utama. Selain pendidikan dan penelitian, kedua institusi akan bersinergi dalam program pengabdian kepada masyarakat serta upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Pesisir Barat.
Prof. Sarono menambahkan, kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah daerah merupakan faktor kunci dalam menciptakan SDM yang unggul. Ia optimistis pembangunan daerah akan semakin kokoh jika ditopang oleh riset dan inovasi dari perguruan tinggi.
“Kami percaya pembangunan daerah akan semakin kuat apabila didukung oleh kolaborasi yang erat antara akademisi dan pemerintah,” tambahnya.
UTB Siap Jadi Mitra Strategis Pembangunan
Komitmen ini menegaskan posisi UTB Lampung sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah. Rektor menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat.
“UTB Lampung siap menjadi mitra strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandas Prof. Sarono.
Penandatanganan MoU ini juga menjadi langkah UTB dalam memperluas jejaring kemitraan dengan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat UTB Lampung, antara lain Dekan Fakultas Hukum Ahadi Fajrin Prasetya, S.H., M.H., C.La., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Rosidah, S.Sos., M.Si., serta Kepala Biro Kerja Sama dan PMB Budi Raharjo, S.H., M.H. Turut hadir pula para kaprodi dari berbagai program studi dan dosen perwakilan fakultas.