LAMPUNG — Klasifikasi desil yang tidak sesuai kondisi finansial rupanya menuai banyak keluhan. Sejumlah warga mengaku masuk kelompok desil 9 dan 10, padahal kemampuan ekonominya jauh dari kategori masyarakat paling mampu tersebut. Padahal, status desil ini bakal menentukan akses mereka terhadap Pertalite bersubsidi.
Gus Ipul menegaskan pemerintah terbuka terhadap koreksi data. "Kalau misalnya ada kekeliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).
Saluran Pengaduan dan Alur Koreksi Data
Warga yang merasa datanya tidak akurat dapat memanfaatkan beberapa jalur pengaduan yang telah disiapkan pemerintah. Saluran tersebut meliputi Command Center, nomor WhatsApp resmi, dan aplikasi Cek Bansos.
Selain jalur digital, masyarakat juga bisa datang langsung ke kantor kelurahan atau balai desa setempat. Petugas operator di lokasi akan membantu proses pembaruan data.
Apa Itu Desil dan Mengapa Jadi Penentu Bantuan
Sistem desil membagi masyarakat ke dalam sepuluh tingkatan berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Desil 1 adalah kelompok 10 persen masyarakat dengan kondisi paling bawah, berjenjang hingga desil 10 untuk kelompok paling mampu.
"Nah, dengan adanya pendesilan ini, kita mempertajam sasaran," kata Gus Ipul.
Ketepatan data ini krusial karena menentukan alokasi bantuan sosial. Saat ini, Program Keluarga Harapan (PKH) difokuskan untuk kelompok desil 1 dan 2. Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dialokasikan untuk desil 1 hingga 4.
Faktor Kunci di Balik Ketatnya Pemeriksaan Data
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut rencana pembatasan pembelian Pertalite masih terus dikaji. Validitas data desil menjadi penentu utama sebelum kebijakan ini diterapkan.
"Nah salah satu cara untuk membuat tepat sesaran, data kita harus valid. Nah desilnya ini yang kita lagi mengecek terus, jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," ujar Bahlil.
Saat ini, pemerintah tengah mengintegrasikan seluruh data kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS). Gus Ipul menekankan langkah pemutakhiran ini penting agar program bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
"BPS yang mengendalikan, kita semua membantu melakukan pemutakhiran. Ini penting karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak," jelasnya.
