BANDARLAMPUNG — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menyebut kepercayaan publik sebagai tantangan terbesar dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, bukan sekadar menemukan lokasi usaha. Untuk itu, lembaga tersebut mengajak tokoh adat dan tokoh masyarakat menjadi jembatan komunikasi dengan pelaku usaha di tengah keragaman suku dan budaya setempat.
Di lapangan, masih ada pelaku usaha yang mempertanyakan alasan data mereka diperlukan. Sebagian lainnya khawatir data yang diberikan akan bocor atau dipakai untuk hal-hal di luar kepentingan statistik.
Data Dijamin Aman dan Tak Terkait Pajak
Ahmadriswan menegaskan petugas BPS tidak datang untuk memeriksa atau menilai usaha. Pendataan dilakukan semata-mata untuk mencatat kondisi perekonomian secara objektif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
"Seluruh data yang diberikan kepada BPS dijamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Statistik," ujarnya di Bandarlampung, Senin.
Ia juga menekankan bahwa data yang dikumpulkan tidak ada kaitannya dengan kepentingan perpajakan. Informasi yang dihimpun digunakan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai struktur, potensi, aktivitas, dan perkembangan perekonomian Indonesia, termasuk Provinsi Lampung.
Tokoh Adat Jadi Kunci Membuka Pintu Warga
Menurut Ahmadriswan, surat resmi saja tidak cukup untuk meyakinkan masyarakat. Kepercayaan justru lebih mudah tumbuh dari figur yang selama ini dihormati dan dipercaya warga.
"Kepercayaan tidak selalu lahir dari surat resmi. Kepercayaan sering kali tumbuh dari orang-orang yang selama ini dipercaya masyarakat," kata dia.
Lampung memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Perbedaan itu dinilai bisa menjadi kekuatan sosial untuk menggerakkan partisipasi bersama menyukseskan sensus.
Progres Capai 88 Persen, Target Selesai 17 Agustus 2026
Hingga saat ini, pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Lampung sudah menjangkau 88 persen wilayah. Ribuan petugas terus bergerak mendatangi pasar, pertokoan, sentra ekonomi, kawasan industri, hingga usaha yang dijalankan dari rumah.
BPS menargetkan cakupan pendataan tuntas pada 17 Agustus 2026. Namun percepatan di lapangan tidak boleh mengorbankan kualitas data yang dihasilkan.
Ahmadriswan berharap sinergi semua pihak—pemerintah, tokoh masyarakat, media, dan pelaku usaha—mampu mempercepat penyelesaian sensus. "Ketika pemerintah memberikan dukungan, tokoh masyarakat ikut bergerak, media menyampaikan informasi yang benar, pelaku usaha berpartisipasi, dan masyarakat membuka pintunya untuk petugas, maka Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Lampung akan selesai lebih cepat dengan kualitas yang tetap terjaga," tutupnya.
