LAMPUNG SELATAN — Diskusi bertajuk 70 Tahun Lampung Selatan yang digagas Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung Selatan menghadirkan sejumlah akademisi untuk membedah rencana proyek geotermal di Gunung Rajabasa. Salah satu sorotan utama adalah soal keterbukaan informasi lingkungan dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik SIGER Institute sekaligus Dosen Universitas Tulang Bawang, Ahmad Naufal Afni Caya, menilai minimnya komunikasi publik dari pihak perusahaan berpotensi memicu perdebatan di tengah masyarakat.
Keterbukaan Dinilai Jadi Kunci Peredam Perdebatan
Naufal mendorong persoalan geotermal Rajabasa diselesaikan melalui kajian akademik yang komprehensif. Menurutnya, kegelisahan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan mahasiswa perlu dijawab dengan penjelasan terbuka yang berbasis kajian ilmiah.
"Kalau ada keterbukaan secara utuh dan komprehensif, pasti tidak memunculkan perdebatan," kata Naufal dalam diskusi di Sky Caffe Kalianda, Selasa (20/10/26).
Ia menegaskan potensi manfaat maupun kelemahan proyek geotermal harus dikaji secara objektif sebelum disampaikan kepada publik. Kajian akademik dinilai perlu untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus memastikan manfaat pengembangan benar-benar dirasakan masyarakat.
"Dari sisi kebijakan publik, saya memandang ini pasti ada sumbatan informasi publik dan minimnya komunikasi publik yang dilakukan oleh pihak Supreme," ujarnya.
Kebutuhan Energi Nasional Diminta Tidak Kalahkan Aspirasi Warga
Dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda sekaligus Ketua PWPM Provinsi Lampung, Muhtadi, menilai kebutuhan energi nasional perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan proyek tersebut. Namun kebutuhan energi tidak boleh mengesampingkan aspirasi masyarakat dan kehati-hatian pemerintah dalam mengambil keputusan.
Dua pandangan itu menempatkan proyek geotermal Gunung Rajabasa pada titik temu antara kepentingan energi nasional dan hak warga atas informasi lingkungan. Hingga diskusi berlangsung, belum ada keterangan resmi dari PT Supreme Energy Rajabasa terkait kritik yang dilontarkan para narasumber.
IMM Lampung Selatan menempatkan forum ini sebagai ruang bagi mahasiswa dan warga untuk menuntut transparansi kajian lingkungan sebelum proyek berjalan lebih jauh.
