BANDARLAMPUNG — Proyek strategis yang akan mengolah 1.168 ton sampah per hari menjadi energi listrik ini menargetkan operasional penuh pada kuartal keempat tahun 2028. Sebelum mencapai tahap itu, Pemprov Lampung harus menuntaskan dua pekerjaan rumah utama dalam beberapa bulan ke depan: menyiapkan lahan dan membangun akses jalan sepanjang 1,7 kilometer menuju lokasi proyek di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
Marindo menegaskan target groundbreaking yang ditetapkan pada Desember 2026 menjadi prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Pihak Danantara selaku pendamping proyek menekankan bahwa keterlambatan tahap konstruksi akan berimbas langsung pada jadwal operasional pembangkit listrik tenaga sampah tersebut.
Anggaran APBD Perubahan Disiapkan untuk Pematangan Lahan
"Kami pastikan pematangan lahan akan segera terealisasi dengan dukungan alokasi anggaran, karena ini kunci utama sebelum groundbreaking pada Desember mendatang," ujar Marindo di Bandarlampung, Selasa.
Langkah konkret yang diambil pemerintah daerah adalah melakukan intervensi anggaran melalui APBD Perubahan. Setelah lahan dinyatakan matang, pengerjaan akses jalan menuju lokasi ditargetkan mulai konstruksi pada awal tahun depan. Jalur logistik ini menjadi penentu kelancaran mobilisasi alat berat dan material pembangunan.
Rantai Pasok Sampah dari Tiga Daerah Disiapkan
Selain infrastruktur fisik, Pemprov Lampung juga memetakan sistem rantai pasok bahan baku dari kabupaten dan kota yang teraglomerasi. Wilayah penyangga meliputi Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Dinas Lingkungan Hidup segera ditugaskan mengatur pola pengangkutan agar pasokan sampah sebanyak 1.168 ton per hari terpenuhi secara berkelanjutan.
Implementasi PSEL ini diharapkan menjadi solusi tuntas atas persoalan timbunan sampah yang selama ini menjadi masalah klasik di kawasan perkotaan Lampung. Di sisi lain, proyek ini memperkuat kemandirian energi daerah melalui pemanfaatan sampah menjadi listrik, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan di provinsi ini.
90 Persen Tenaga Kerja Lokal Akan Diserap Saat Beroperasi
Komitmen terhadap masyarakat lokal juga menjadi bagian dari kesepakatan proyek. Pihak pengembang berjanji menyerap tenaga kerja lokal hingga 90 persen saat pembangkit beroperasi penuh. Sebelum ditempatkan, para pekerja akan dibekali program pelatihan khusus untuk memastikan adanya transfer pengetahuan dan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi.
Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara badan usaha pemenang proyek dengan pemerintah daerah tengah difinalisasi. Dokumen kerja sama tersebut akan disesuaikan dengan regulasi lokal untuk menjamin kepastian hukum operasional proyek, sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
Dengan rampungnya persiapan lahan dan akses jalan, proyek PSEL Lampung Raya diharapkan segera memasuki tahap konstruksi dan memberikan dampak nyata bagi penanganan sampah serta ketahanan energi di Provinsi Lampung.
